KINERJA

Kinerja atau Performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. kriteria keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Dengan terbitnya Ketetapan MPR RI nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemerintah menindak lanjuti dengan menerbitkan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah dan pejabat eselon untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi nya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan Strarejik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak berlakunya peraturan presiden tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAPKIN ).