RIPPARKAB

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kepariwasitaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Dalam melakukan pembangunan kepariwisataan, setiap daerah harus mengacu dan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Untuk tingkat kabupaten, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten atau disebut RIPPARKAB adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) Tahun. RIPPARKAB merupakan acuan utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di wilayah kabupaten . RIPPARKAB mengatur aspek pembangunan destinasi pariwisata, industry pariwisata, pemasran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Selain itu, mengarahkan pembangunan kepariwisataan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditentukan melalui kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan yang dijabarkan ke dalam tahap implementasi program maupun kegiatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2025. RIPPARKAB Kutai Kartanegara dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan nya antara lain untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di kabupaten, menjadi pedoman perencanaan KSPK dan KPPK serta menjadi pedoman untuk pengembangan daya tarik wisata.

 

PERDA Nonor 19 Tahun 2016 tentang RIPPARKAB Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025